Kemandirian EKonomi Menjadi Solusi Tuntutan Buruh

iqrozen.blogspot.com | Peringatan hari buruh pad 1 Mei selalu semarak di beberapa negara salah satunya Indonesia. Beragam bendera yang diusung menjadi identitas bersatunya serikat buruh dalam upaya menuntut haknya. Di Indonesia, tentu ini hal yang wajar terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, sementara rakyatnya terutama parah buruh masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Gejolak buruh yang berkepanjangan tersebut semata-mata untuk menyampaikan tuntutan rakyat kecil yang belum mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL). Ditambah lagi, kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu. Sehingga berimbas juga pada tingginya biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dinikmati seluruh rakyat secara cuma-cuma.

Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap produk luar negeri menjadi salah satu masalah serius. Gerakan memperkuat ketahanan ekonomi rakyat merupakan langkah penting dalam proseskemandirian ekonomi bangsa. Didukung upaya pemerataan ekonomi bagi setiap rakyat Indonesia untuk meminimalisir bahkan menghapus kesenjangan sosial yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga detik ini perekonomian rakyat Indonesia masih dijajah oleh sistem ekonomi kapitalis yang dianut Bangsa-bangsa Barat.
Kemandirian Ekonomi Indonesia
Taken by ekonomi.inilah.com

Kemandirian Ekonomi

Sistem ekonomi Indonesia saat ini tunduk dan berorientasi kepada sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem yang biasa digunakan oleh negara-negara berkembang. Sistem ekonomi tersebut secara otomatis menjadi pedoman lahirnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan, kebijakan ekonomi kapitalis terbukti banyak memberikan dampak negatif bagi perekonomian negara penganut sistem tersebut. Buktinya, situasi perekonomian bangsa hingga detik ini masih kurang kondusif karena begitu banyak kebijakan-kebijakan ekonomi yang meresahkan rakyat khususnya kaum buruh.

Salah satu contoh kebijakan ekonomi yang meresahkan adalah kebijakan pemerintah untuk menerapkan sistem outsourcing tenaga kerja. Dimana keadaan tingkat pendidikan buruh Indonesia mayoritas berada pada strata pendidikan menengah ke bawah, sehingga upah yang diterima begitu rendah karena didasarkan pada tingkat pendidikan. Sementara di sisi lain, hanya segelintir tenaga kerja yang mampu mencapai tingkat pendidikan menengah ke atas atau sarjana. Kelompok inilah yang kemudian menguasai posisi strategis dan meraup kesejahteraan secara individual.

Sistem ekonomi yang berkiblat pada ekonomi kapitalis inilah yang membuat sistem ekonomi Indonesia menyimpang dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasannya. Indikasinya, meskipun sistem ekonomi Indonesia dibilang memiliki nilai keadilan, tetapi masih saja terjadi ketidakadilan ekonomi di tengah masyarakatnya. Lihatlah tingginya kesenjangan sosial karena kemiskinan yang belum dapat ditangani dengan baik dan juga masih adanya kebijakan ekonomi yang kurang berpihak kepada kaum pekerja biasa. Alhasil, Indonesia tetap pada urutan negeri miskin dengan jumlah pengangguran yang terus meningkat ditambah maraknya tindak kriminalitas.

Sebersit asa muncul setelah secara bertahap Indonesia mampu bertahan dari badai krisis ekonomi global. Harapan selanjutnya adalah membangun kemandirian ekonomi umat yang semakin kuat, yang dilandasi oleh basis kegiatan ekonomi yang luas, kemudian berkembangnya produk-produk andalan karya anak negeri yang bernilai jual tinggi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang makin berfungsi dan bekerja dengan efisien dalam mencapai target produktivitasnya.

Disinilah momentum sejarah yang sangat tepat untuk merumuskan kembali makna kebersamaan dan keadilan dalam upaya pencapaian kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah dirumuskan UUD 1945. Langkah-langkah koreksi dan proses dialektika yang didasarkan pada bisikan nurani dan kecerdasan ahklak, yang pada akhirnya akan bermuara ke dalam perbaikan kualitas hidup sebagai bangsa yang bermartabat. Oleh sebab itu, Indonesia saat ini sangat membutuhkan sumbangsih pemimpin yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat Indonesia.

Dalam menyusun kemandirian ekonomi rakyat demi peningkatan kesejahteraan secara merata, faktor kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan dalam rangka pencapaian kualitas produk. Karena dengan kualitas SDM yang baik, dapat diharapkan inovasi-inovasi dan kreativitas yang bisa dikembangkan secara leluasa. Sehingga industri kreatif mampu menonjolkan produk yang benar-benar khas, dimana keunikan atau kekhasan adalah sesuatu yang menjadi keunggulan sebuah produk. Pada akhirnya kita berani berkompetisi dalam menguasai perekonomian dunia baik secara makro maupun mikro dengan keunggulan produk buah karya anak bangsa.

Dengan demikian pengembangan investasi akan berlangsung secara berkelanjutan dan berakar dari kemampuan daya saing investasi nasional. Pembangunan investasi nasional sangat perlu untuk memperluas pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat basis perekonomian nasional yang mandiri untuk mewujudkan sistem ekonomi nasional. Sistem ekonomi nasional yang mandiri akan mampu berperan dalam pembiayaan pembangunan Indonesia. Harapannya, pada saat itu sumber utama investasi ekonomi telah bertumpu pada mobilisasi aliran modal dari dalam negeri dan tanpa campur tangan investor asing.

Inilah harapan besar rakyat Indonesia yang telah terlalu lama berkubang dengan kemiskinan dan ketidakadilan sistem perekonomian kapitalis. Kemandirian ekonomi nasional akan mengantarkan rakyat Indonesia menuju persaingan pasar bebas dengan kesempatan yang sama. Persaingan yang sehat karena setiap individu mampu mengeksplorasikan diri dalam berkarya dan menjual produknya tanpa adanya rekayasa pasar. Di lain pihak, pemerintah sebagai pembuat kebijakan terus mendampingi dan mendorong perekonomian rakyat yang masih tertatih-tatih. Alhasil, kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata akan terwujud dalam bingkai kemandirian ekonomi rakyat.